Investigator-news.id // Indonesia tengah dilanda gelombang protes besar di berbagai kota, dipicu kemarahan publik atas kebijakan dan sikap pemerintah. Aksi yang awalnya damai berubah menjadi kerusuhan: gedung DPR terbakar, penjarahan meluas, dan korban jiwa berjatuhan. Situasi ini memicu kekhawatiran akan meluasnya ketegangan sosial serta krisis kepercayaan terhadap pemerintah.
Munir Ketua Umum DPP Generasi Muda Kiara (GM KIARA) menilai permintaan maaf atau klarifikasi formal tidak lagi memadai. Retorika, katanya, tak pernah menghentikan kekerasan yang terus berulang. “Demonstran sejak awal ditempatkan sebagai pihak bersalah dan dianggap musuh, padahal mereka rakyat yang seharusnya dilindungi,” tegasnya.
Ia menyebut tragedi ini bukti nyata bahwa negara enggan mengakui demonstrasi sebagai sarana konstitusional penyampaian aspirasi, bahkan cenderung mencapnya sebagai anarki. “Kalau pemerintah benar-benar mau mendengar, mereka akan duduk bersama, bukan mengerahkan kekerasan,” ujarnya.
Munir menegaskan pertanggungjawaban tak boleh berhenti di evaluasi prosedural. “Tanpa evaluasi pimpinan, pola kekerasan aparat akan terus berulang. Negara perlu bukti nyata pembenahan, bukan janji kosong,” katanya.
Menurut GM KIARA, persoalan ini bukan sekadar soal keamanan, melainkan moralitas kekuasaan. Pemerintah harus berhenti memandang rakyat sebagai lawan dan menerima aspirasi sebagai cermin kecintaan rakyat pada negerinya. “Masyarakat sudah lelah dengan kekerasan. Mereka menunggu bukti bahwa negara ini masih berpihak pada mereka,” pungkas Munir.
Sebagai penutup, GM KIARA mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak terprovokasi. Energi dan semangat anak bangsa harus diarahkan untuk membangun negara, menjadi kekuatan moral dan agen perubahan demi keadilan serta persatuan Indonesia.
Narsum Munir Djalil
Red investigator-news.id
Terimakasih sudah membaca website kami