Investigator-news.id Penguasa tambang kelapa Nunggal Hanya dalam hitungan detik, tepatnya selang waktu kurang dari lima menit setelah rombongan pimpinan tertinggi Kabupaten Bogor, Bupati Bogor, Kapolres Bogor, dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor meninggalkan lokasi peresmian Jembatan Merah Putih di Cibarengkok, pemandangan yang sempat mati senyap berubah drastis. Puluhan unit truk dump pengangkut tambang batu karang bergerak serentak, mengangkut batu karang dari lokasi tambang di wilayah Klapanunggal, seketika bergerak serentak seolah-olah mendapat aba-aba dari seseorang yang mengatur dari balik layar. Fenomena ini terekam jelas oleh lensa kamera warga dan tim jurnalis yang berada di lokasi.
Pengembangan dalam investigasi semua kru tambang stenbay dalam mengeruk alam Bogor
Peristiwa ini bermula saat berlangsungnya peresmian Jembatan Merah Putih yang terletak di kali Cibarengkok, desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bogor, Kapolres Bogor, serta Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Tak jauh dari lokasi peresmian, juga terlihat adanya kegiatan kunjungan Satuan Pelaksana Pengawasan dan Pengamanan (SPPG) yang merupakan unsur dari Polres Bogor, yang lokasinya tidak jauh dari kantor Polsek Klapanunggal.
Selama para pejabat dan aparat kepolisian berada di lokasi, suasana terlihat tenang. Tidak ada satu pun truk pengangkut batu karang yang melintas, seolah-olah kegiatan tambang di wilayah itu dihentikan sementara. Namun, barulah asap kendaraan rombongan pimpinan itu hilang dari pandangan, kurang dari lima menit kemudian puluhan armada truk bergerak bersamaan, masuk ke jalur akses tambang dan melintas di jalan utama Klapanunggal
Pihak dari pusat seharus memantau tegas untuk memantau tambang ilegal yang mengeruk kekayaan alam kabupaten Bogor gunung di ratakan untuk di keruk sumber alam. Tuk kepentingan pengusaha dan memperkaya diri dan tidak berizin dari pihak propinsi Jawa barat.
"Bagaikan disulap. Saat Bupati dan Kapolres masih di sini, sepi. Begitu mereka pergi, dalam sekejap truk-truk langsung berdatangan berbondong-bondong. Ini bukan kebetulan, pasti ada yang memberi kode," ujar seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya, yang memantau langsung kejadian tersebut.
Gerakan truk yang serentak dan terjadwal persis tersebut memicu kecurigaan mendalam di kalangan masyarakat. Bagaimana mungkin puluhan kendaraan berat itu berhenti bersamaan saat rombongan hadir, dan langsung bergerak berbarengan begitu rombongan pergi? Polanya terlalu rapi, waktunya terlalu pas, dan terkesan sangat terkoordinir.
Banyak pihak menduga kuat bahwa ada sistem pengendalian dari jauh, di mana pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan atau pengaruh di wilayah Klapanunggal mengatur kapan truk boleh berjalan dan kapan harus berhenti. Yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya dugaan adanya keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) setempat yang diduga ikut bermain dalam menjaga kegiatan tambang ini tetap berjalan di saat-saat yang dianggap "aman".
Apakah ada perjanjian diam-diam? Apakah ada komunikasi yang dilakukan melalui alat komunikasi atau pesan singkat sesaat setelah rombongan Bupati dan Kapolres dan ketua DPRD meninggalkan lokasi..? Siapa yang bertugas memberikan aba-aba itu? Pertanyaan-pertanyaan ini kini bergema di seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bogor.
Fakta yang semakin memperkuat dugaan ini adalah jarak lokasi kegiatan tambang dan jalur yang dilalui truk tidak jauh dari Kantor Polsek Klapanunggal. Bahkan pada hari yang sama, terdapat kegiatan kunjungan SPPG Polres Bogor di wilayah tersebut. Jika kegiatan tambang ini berjalan saat para pejabat dan aparat berada di lokasi, dikhawatirkan akan terlihat jelas segala aktivitasnya termasuk kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
Kehadiran para pejabat tinggi dan aparat kepolisian seolah menjadi "alarm" yang mematikan kegiatan tambang sementara waktu. Begitu "alarm" itu pergi, kegiatan langsung kembali berjalan seperti biasa. Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tambang mengetahui dengan pasti kapan para pejabat datang dan kapan mereka pergi. Informasi tersebut diduga tidak didapat begitu saja, melainkan berasal dari pihak yang memiliki akses ke jadwal dan pergerakan aparat di wilayah itu.
Warga sekitar sudah lama menaruh curiga terhadap aktivitas tambang di kecamatan Klapanunggal yang dianggap merusak lingkungan, mengganggu ketertiban, serta merusak jalan yang dibangun melalui anggaran bankeu tahun 2021 di desa kembang kuning dan diduga beroperasi tanpa izin yang lengkap. Namun, setiap kali ada kunjungan resmi atau pengawasan, kegiatan tersebut seakan menghilang begitu saja, lalu muncul kembali setelah suasana kondusif.
Kini masyarakat menuntut agar kasus ini diselidiki secara transparan dan menyeluruh. Harus ada penelusuran mendalam mengenai siapa yang memberikan perintah berhenti dan siapa pula yang memberi aba-aba untuk kembali berjalan. Apakah ada oknum APH yang menjadi "penjaga gerbang" atau memberi perlindungan..? Apakah ada jaringan yang menghubungkan antara pengusaha tambang dengan pihak berwenang di tingkat kecamatan maupun kabupaten..?
"Jangan sampai hanya warga yang disidangkan, sementara yang mengatur dari balik layar bebas berkeliling seolah tidak terjadi apa-apa. Kami ingin tahu siapa dalang di balik ini semua," tegas perwakilan warga.
Kejadian yang terekam kamera ini menjadi bukti nyata yang tidak bisa sekadar dibantah atau diabaikan begitu saja. Waktu yang presisi, jumlah truk yang banyak, dan koordinasi yang sangat rapi adalah petunjuk kuat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di balik debu batu karang Klapanunggal.
Publik kini menanti langkah tegas Kapolres Bogor dan Bupati Bogor bahkan tindakan dari Gubernur jawa Barat kang Dedi Mulyadi Apakah mereka akan menutup mata atas fenomena ini, atau justru menjadikan kejadian ini sebagai titik awal untuk membongkar seluruh jaringan yang diduga mengatur kegiatan tambang di Klapanunggal?
Satu hal yang pasti kebenaran mungkin sempat berhenti sebentar, tapi tidak akan diam selamanya. Dan pertanyaan besarnya tetap sama: siapa dalang sebenarnya pengeruk alam tambang yang ilegal tidak berizin ini...pihak pusat APH khusus nya mabes polri dan kejaksaan tinggi di minta turun dan untuk meriksa kepada pejabat-pejabat yang melanggar aturan APH.dan lingkungan hidup.
Reporter: Bahar
Redaksi. Investigator-news.id
Terimakasih sudah membaca website kami