Investigator-news.id Cibinong // Lingkup Pengkoordinasian dan Hubungan Kerja meliputi : Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, DPMD, DISDUKCAPIL,
BAKESBANGPOL, DINSOS, DISDAMKAR, DINKES, DISPORA, DP3AP2KB, RSUD, BPBD, DPUPR aspek Penataan Ruang, DPKPP aspek
Pertanahan, DISBUDPAR, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal sesuai tugas dan fungsi Asisten.
Tim Administrasi Pemerintahan (Adpem) pada Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) melaksanakan dua program utama yang berfokus
pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, yaitu:
a. Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Monitoring–Evaluasi Penerapan SPM
Tim Adpem melaksanakan penyusunan laporan SPM yang terintegrasi dengan monitoring dan
evaluasi berkelanjutan. Upaya ini memastikan implementasi SPM berjalan sesuai standar.
Kabupaten Bogor meraih Juara 1 Nasional pada SPM Awards 2025 sebagai Kabupaten
Berkinerja Terbaik dalam Penerapan SPM Tahun 2024.
b. Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Kepala Daerah
Tim Adpem memperkuat implementasi Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2023
tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Peraturan ini menjadi
landasan bagi peningkatan peran Camat dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
yang bersentuhan langsung dengan layanan kepada Masyarakat.
Bagian Kerja Sama berfokus pada perluasan jejaring strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Bagian ini
memfasilitasi Perangkat Daerah dalam penyusunan draft kesepakatan atau perjanjian kerja sama, memastikan kelengkapan dokumen dan
legalitasnya. Dalam proses penyusunan, Bagian Kerja Sama Daerah dan Bantuan Hukum hadir dalam rapat koordinasi dengan calon mitra
serta menjembatani komunikasi lintas Perangkat Daerah agar kerja sama lintas sektor berjalan efektif.
Kinerja Bagian Perundang-undangan pada Tahun 2025 menggambarkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat
dasar-dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan melalui penyusunan regulasi yang berkualitas, pelaksanaan reformasi hukum, serta
peningkatan sistem dokumentasi hukum daerah. Upaya tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang
responsif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui Sub Bagian Bina Mental Kerohanian menjalankan program strategis guna meningkatkan kualitas kehidupan
beragama dan memperkuat karakter masyarakat Kabupaten Bogor. Sepanjang tahun, berbagai kegiatan unggulan berhasil dilaksanakan, salah satunya:
Hari Santri Nasional 2025 , Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2025
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Lingkup Pengkoordinasian dan Hubungan Kerja meliputi : DLH, DPMPTSP, DISHUB, DISBUDPAR aspek Pariwisata, DISTANHORBUN, DISKANAK,
DISKOPUKM, DISDAGIN, DKP, DISNAKER, DPUPR aspek Pekerjaan Umum, DPKPP aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman, BUMD, BLUD
dan instansi vertikal sesuai tugas dan fungsi Asisten.
Pada Triwulan II Tahun 2025, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bogor mencapai 5,52%, lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Barat (5,23%) dan
nasional (5,12%) berdasarkan data PDRB (BPS Kabupaten Bogor). Capaian ini menunjukkan pembangunan daerah berjalan efektif dan
berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
1. Pengendalian Inflasi Daerah
2. Pembinaan BUMD
3. Program Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kelompok Substansi Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung ketahanan
pangan, keberlanjutan ekosistem, dan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis kesejahteraan masyarakat. Sepanjang tahun 2025, berbagai
program dan kolaborasi lintas sektoral telah dijalankan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan optimal, berkelanjutan, dan
memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.
2. Bagian Sumber Daya Alam
1. Bagian Perekonomian
Fasilitasi penyusunan perpanjangan PKS TPAS Galuga 2026–2030.
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Pada Tahun Anggaran 2025, Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) terus memperkuat tata kelola pengadaan melalui peningkatan kompetensi SDM
,optimalisasi proses pengadaan, serta perluasan layanan pendampingan dan monitoring. Upaya tersebut berkontribusi signifikan terhadap
efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas belanja pemerintah daerah.
Optimalisasi Proses Pengadaan
Sepanjang tahun 2025, berbagai
paket tender dan non-tender
diselesaikan tepat waktu dengan
kualitas yang terjaga.
4. Bagian Administrasi Pembangunan
Bupati Bogor telah menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD dalam Rapat Paripurna pada 21 Maret 2025. Setelah dibahas di tingkat
Komisi dan Badan Anggaran, DPRD menerbitkan Rekomendasi terhadap LKPJ tersebut melalui Keputusan DPRD Nomor 100.3.2/2/Kpts-DPRD/2025
yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 9 Mei 2025. Rekomendasi ini menjadi bahan penyusunan perencanaan, penganggaran, serta
peraturan dan kebijakan strategis daerah pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM
Lingkup Pengkoordinasian dan hubungan kerja meliputi: BAPPEDALITBANG, BKPSDM, BPKAD, DAP, DISKOMINFO dan
instansi vertikal sesuai tugas dan fungsi.
1. Bagian Perencanaan Keuangan
Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelesaikan penyusunan Perubahan DPA Setda 2025 dan RKA Setda 2026
sebagai pedoman pengelolaan sumber daya keuangan yang efektif dan proporsional. Penyusunan anggaran perangkat daerah
telah melalui tahapan pembahasan Rancangan APBD 2026 bersama Badan Anggaran DPRD pada 17–25 November 2025.
Di lingkup Sekretariat Daerah, Bagian Umum menempatkan peningkatan tata kelola administrasi kepegawaian yang
akuntabel dan efisien sebagai prioritas utama. Untuk menjawab tantangan tersebut, diluncurkan inovasi digital SiKanda
(Sistem Aplikasi Kehadiran Non ASN Setda), yang dirancang khusus untuk mewujudkan tertib administrasi pegawai Non ASN.
Aplikasi rekam kehadiran ini mentransformasi proses manual yang rentan kesalahan menjadi sistem otomatis yang real-time dan
akurat. Dengan fitur geotagging untuk memverifikasi lokasi serta selfie camera untuk memastikan kehadiran fisik, SiKanda
menghadirkan data absensi yang valid, kredibel, dan terpusat sebagai dasar penilaian disiplin serta pelaporan kepegawaian
yang lebih tepat dan andal.
2. Bagian Umum
3. Bagian Organisasi
Dalam aspek Reformasi Birokrasi, Pemkab Bogor terus memperluas pembangunan Zona Integritas (Island of Integrity),
menggelar Roadshow RB, serta menghadirkan Warung Nasi sebagai ruang koordinasi dan konsultasi lintas perangkat daerah.
Upaya ini mempercepat penyelesaian isu strategis dan meningkatkan efektivitas koordinasi. Selain itu, penataan tata laksana
diarahkan pada identifikasi proses bisnis, standarisasi, dan fasilitasi penyusunan SOP guna memperkuat efisiensi pelaksanaan tugas.
4. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Fasilitasi ini menjadi salah satu indikator kinerja utama dalam memastikan kelancaran transisi
kepemimpinan daerah, sekaligus menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik di Kabupaten Bogor.
PUBLIKASI KINERJA 2025
4. Bagian Kesejaht
Red investigator-news.id
Terimakasih sudah membaca website kami