Investigator-news.id Bogor // Minimnya Anggaran Publikasi Kinerja Dinas Kabupaten Bogor Dipertanyakan Uang Ratusan Juta untuk Rapat di Hotel Justru Jadi Sorotan Investigator-news.id September 30, 2025 Minimnya Anggaran Publikasi Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Dipertanyakan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, – Anggaran publikasi kinerja Dinas Kesehatan menurut informasi yang di dapat dari prolap Dinkes yang bernama Dini nanti di catat ya. Ujarnya Dini
Manggala Pimpinan Redaksi investigator-news.id , menyayangkan pilih kasih untuk publikasi kinerja dinas, yang dianggap sangat penting untuk memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Media berperan penting dalam membangun bangsa, terutama dalam memastikan transparansi informasi publik. Sangat disayangkan, anggaran publikasi kinerja dinas di Kabupaten Bogor sangat minim. Sebagai contoh, DINAS KESEHATAN , DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN, DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH (UMKM) hanya untuk beberapa media saja.
Minimnya anggaran publikasi juga diakui oleh pegawai DINAS PERDAGANGAN dan PERINDUSTRIAN Kabupaten Bogor, Haji Ratimin dalam keterangannya, ia mengungkapkan bahwa tahun ini DINAS PERDAGANGAN dan PERINDUSTRI sudah habis hanya menganggarkan puluhan juta untuk publikasi kinerja, yang dibagikan kepada beberapa media.
“Kami hanya bisa menganggarkan segitu untuk publikasi kinerja selama tahun 2025 ini Dana tersebut dialokasikan untuk beberapa media, dengan rincian Rp 1 juta untuk media online dan untuk media cetak lebih setelah dipotong pajak. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih besar,” ujar H. Ratimin,30 September 2025.
H. Ratimin selaku yang membagi bagikan publikasi kinerja di Dinas PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN sulit di temui dan beberapa kali di hubungi melalui WhatsApp gak pernah di jawab sekali nya di jawab sudah habis kata Ratimin.
“Sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak mengetahui apa saja yang telah dikerjakan oleh dinas di Kabupaten Bogor.
Minimnya anggaran untuk publikasi ini dinilai bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang KIP. Selain itu, publikasi yang memadai dianggap mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan terkait program-program yang dijalankan pemerintah daerah.
Ke depannya berharap Pemerintah Kabupaten Bogor dapat memperbaiki alokasi anggaran ini, sehingga publikasi kinerja dinas tidak lagi pilih kasih, dan transparansi kerja pemerintah dapat terwujud secara nyata.
Red investigator-news.id
Terimakasih sudah membaca website kami