INVESTIGATOR-NEWS.ID INDRAMAYU // Ketua FPWI Chong Soneta mengecam keras terkait persoalan aksi yang dilakukan pejabat di ruang lingkup pendopo kabupaten Indramayu yang menuai sorotan tajam,ketua, Forum Perjuangan Wartawan Indramayu ( FPWI) Chong Soneta,kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik kembali menjadi sorotan di ruang lingkup pendopo Kabupaten Indramayu. Pasalnya,sejumlah wartawan yang hendak meliput kegiatan pelantikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu di Pendopo Kabupaten Indramayu Jumat malam 13/11/2026, justru tidak diperkenankan memasuki lokasi kegiatan.
Peristiwa tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait komitmen keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.Sebab, kegiatan pelantikan pejabat pemerintahan yang menyangkut kepentingan publik semestinya dapat diakses oleh insan pers sepanjang memenuhi ketentuan keamanan dan tata tertib penyelenggara.
Persoalan larangan wartawan melipaut jangan di anggap sepele,karena kita kerja di atur uundan- undang dan barang siapa menghalangi kerja jurnalistik sanksinya jelas.
Chong Soneta menegaskan bahwasannya kejadian tersebut merupakan secara langsung menyakiti perasaan kami yang selaku Jurnalist,
" Banyak kejadian serupa dampaknya bagi pihak siapa pun dia akan menerima sangsinya,tindakan yang melawan hukum dengan sengaja menghalangi kerja jurnalistik,(seperti melarang meliput,mengusir wartawan,merusak alat atau menghapus hasil liputan)dapat di jerat dengan sangsi pidana berdasarkan Undang-undang,Nomor 40 Tahun 1999,tentang Pers ( UU Pers) berdasarkan pasal 18 ayat (1) UU Pers sanksi bagi pelakunya adalah: Pidana penjara paling lama(2 )dua tahun atau denda paling banyak,Rp 500.000.000,00.(Lima Ratus Juta Rupiah)" Tegas Chong Soneta Ketua FPWI ( Forum Perjuangan Wartawan IndIndramayu)
Masih kata Chong Soneta, " Selain itu Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi publik juga menegaskan pentingnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentua peraturan perundang-undangan " Pungkasnya
Salah satu wartawan yang mengalami pembatasan akses tersebut adalah Wira Hadiyono,
Saat hendak menjalankan tugas jurnalistik,Wira hadiyono mengaku dihadang oleh seorang petugas keamanan Pendopo Kabupaten Indramayu bernama Aan.Petugas tersebut menyampaikan bahwa wartawan maupun media tidak diperbolehkan masuk untuk meliput kegiatan pelantikan sekretaris daerah ( Sekda)
Menurut penjelasan Aan, larangan tersebut merupakan petunjuk dari atasan,Ia juga menyebutkan bahwa kegiatan peliputan hanya diperbolehkan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu.
Sementara itu, apabila wartawan membutuhkan informasi atau pemberitaan mengenai kegiatan tersebut, mereka diarahkan untuk menunggu rilis resmi yang nantinya disampaikan oleh Diskominfo.
Kebijakan tersebut pun memunculkan pertanyaan publik, kritis: apakah peliputan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Indramayu kini hanya menjadi kewenangan satu instansi,sementara wartawan dari berbagai media lainnya cukup menerima informasi yang telah disiapkan pemerintah?
Wira Hadiyono menyayangkan adanya pembatasan akses terhadap wartawan yang hendak menjalankan tugas peliputan. Menurutnya, pers memiliki kedudukan penting dalam kehidupan demokrasi, bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas jalannya pemerintahan dan pelaksana fungsi kontrol sosial.
Ia menilai,alasan adanya petunjuk dari atasan tidak seharusnya menjadi pembenaran untuk menutup akses peliputan tanpa penjelasan mengenai dasar kebijakan tersebut.
"Ini menjadi preseden yang kurang baik bagi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Indramayu. Kami datang bukan untuk mengganggu jalannya acara, apalagi membuat kegaduhan. Kami datang untuk menjalankan tugas jurnalistik, menyampaikan informasi kepada masyarakat," ungkap Wira.
Ia juga mempertanyakan kebijakan yang dinilai membatasi ruang gerak wartawan dalam memperoleh informasi secara langsung.
"Kalau alasannya hanya karena petunjuk atasan, lantas apakah semua wartawan harus tunduk pada kebijakan yang membatasi akses informasi seperti ini? Sejak kapan kegiatan pemerintahan yang menyangkut kepentingan publik hanya boleh diliput oleh Diskominfo?" tegasnya.
Menurut Wira, Diskominfo memang memiliki kewenangan dalam mengelola komunikasi dan publikasi pemerintah daerah. Namun, kewenangan tersebut tidak berarti menjadikan Diskominfo sebagai satu-satunya pihak yang berhak melakukan peliputan kegiatan pemerintahan.
"Diskominfo memang memiliki kewenangan menyampaikan informasi dan publikasi pemerintah daerah. Namun, Diskominfo bukan satu-satunya pihak yang memiliki hak untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Wartawan dan perusahaan pers juga mempunyai tugas, fungsi, serta independensi dalam menjalankan kerja jurnalistik," lanjutnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak membangun pola komunikasi yang seolah-olah mengharuskan seluruh pemberitaan bersumber dari satu pintu.
"Jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah hanya menginginkan pemberitaan yang bersumber dari satu pintu. Pers bukan corong pemerintah,bukan pula sekadar penerima siaran pers,Pers memiliki kewajiban melakukan verifikasi,konfirmasi, dan menyampaikan fakta secara independen," tandasnya.
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut boleh atau tidaknya wartawan memasuki area Pendopo Kabupaten Indramayu. Lebih dari itu, peristiwa tersebut menyentuh persoalan mendasar mengenai kemerdekaan pers dan komitmen pemerintah dalam menjamin keterbukaan informasi publik.
Memang,penyelenggara kegiatan memiliki kewenangan mengatur keamanan, kapasitas ruangan, dan tata tertib pelaksanaan acara. Namun, pembatasan akses terhadap wartawan semestinya didasarkan pada pertimbangan yang jelas, objektif, proporsional,dan tidak diskriminatif.
Apabila memang terdapat kebijakan yang membatasi peliputan, publik berhak mengetahui siapa yang menetapkan kebijakan tersebut, apa dasar pertimbangannya, serta mengapa wartawan dari berbagai media tidak diberikan kesempatan untuk melakukan peliputan.
Peristiwa ini semestinya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya Diskominfo dan pihak penyelenggara kegiatan pelantikan.
Ada sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan resmi dari pemerintah daerah.
Apakah benar terdapat instruksi pimpinan yang melarang wartawan selain Diskominfo melakukan peliputan? Siapa yang mengeluarkan kebijakan tersebut? Apakah pembatasan itu berlaku bagi seluruh media, ataukah semata-mata berkaitan dengan alasan teknis dan keamanan selama kegiatan berlangsung?
Klarifikasi dari pihak terkait penting untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus memastikan bahwa tidak ada kebijakan yang berpotensi membatasi kemerdekaan pers secara tidak semestinya.
Sebab, hubungan pemerintah dan insan pers seharusnya dibangun atas dasar keterbukaan, profesionalitas, serta saling menghormati fungsi dan kewenangan masing-masing.
Pemerintah membutuhkan pers sebagai mitra dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sebaliknya, pers membutuhkan akses informasi yang memadai agar dapat menjalankan tugas jurnalistik secara independen dan profesional.
Jangan sampai keterbukaan informasi hanya menjadi slogan dalam pidato, sementara praktik di lapangan justru memperlihatkan pembatasan terhadap wartawan yang hendak mencari dan menyampaikan informasi kepada publik.
Kini, publik menunggu penjelasan resmi Pemerintah Kabupaten Indramayu atas peristiwa tersebut.
Sebab,ketika wartawan hanya diperbolehkan menunggu rilis resmi pemerintah, pertanyaan yang lebih besar bukan sekadar siapa yang boleh meliput, melainkan sejauh mana pemerintah benar-benar memberikan ruang bagi kemerdekaan pers dan keterbukaan informasi publik.
Pendopo adalah bagian dari ruang pemerintahan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Pers bukan musuh pemerintah, tetapi pers juga bukan alat publikasi kekuasaan.
( Reporter ALI )
Red investigator-news.id
Terimakasih sudah membaca website kami