INVESTIGATO-NEWS.ID INDRAMAYU // Proyek rekonstruksi jalan yang menghubungkan Sindangkerta dan Tawangsari di Kecamatan Lohbener, Indramayu, kini menjadi perbincangan hangat. Anggaran yang dialokasikan dari APBD Tahun 2025 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu, sebesar Rp 2.155.965.000, memicu rasa ingin tahu publik, terutama karena beberapa kejanggalan yang ditemukan di lapangan.
Sebagai warga yang sering melintasi jalan ini, saya merasakan betul pentingnya perbaikan infrastruktur. Jalan yang mulus bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga keselamatan dan kelancaran aktivitas ekonomi warga. Namun, ketika proyek sebesar ini justru menimbulkan tanda tanya, tentu ada kekecewaan yang mendalam.
Proyek yang dikerjakan oleh CV. Karya Agung Gumilar dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender, mulai 15 Juli 2025 hingga 15 November 2025, seharusnya menjadi kabar baik. Akan tetapi, penelusuran di lokasi pada Rabu, 20 Agustus 2025, mengungkap fakta yang mengkhawatirkan. Papan informasi proyek tidak mencantumkan alamat CV, menimbulkan spekulasi tentang adanya sesuatu yang disembunyikan.
Lebih lanjut, kondisi para pekerja di lapangan juga memprihatinkan. Mereka hanya mengenakan rompi oranye tanpa perlengkapan keselamatan kerja yang memadai seperti helm. Hal ini jelas mengabaikan standar keselamatan kerja yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap proyek konstruksi.
Upaya konfirmasi kepada pihak CV. Karya Agung Gumilar melalui pesan WhatsApp dan telepon seluler tidak membuahkan hasil. Seolah ada tembok besar yang menghalangi komunikasi.
Hal serupa juga terjadi ketika awak media mencoba menghubungi Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Achmad Hidayat, atau yang akrab disapa Yayat. Pertanyaan terkait proyek rekonstruksi jalan Sindangkerta - Tawangsari seolah diabaikan, menambah kesan adanya upaya menutup-nutupi informasi.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak terkait. Publik tentu berharap ada penjelasan yang transparan dan bertanggung jawab atas kejanggalan ini. Dana APBD adalah uang rakyat, dan rakyat berhak tahu bagaimana uang mereka digunakan. Jangan sampai proyek yang seharusnya membawa manfaat justru menjadi sumber masalah dan kekecewaan.
( Ali & Tim)
Red investigator-news.id
Terimakasih sudah membaca website kami