Kelurahan Sukamaju Disorot, Dugaan Pengondisian Pendamping Proyek Drainase Dana RW Rp86,9 Juta Dipertanyakan



CILODONG, DEPOK — INVESTIGATOR-NEWS.ID Pelaksanaan proyek drainase Dana RW senilai Rp86.963.400 di RT 03/RW 17, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, menuai sorotan. Keterangan Ketua RW 17 memunculkan pertanyaan mengenai peran kelurahan dalam mengarahkan pendamping hingga keterlibatan Jon Sagala dalam pelaksanaan pekerjaan.


Berdasarkan keterangan narasumber, para ketua RW dikumpulkan di RW 12 dan diarahkan oleh pihak kelurahan bahwa Jon Sagala merupakan pendamping sekaligus tenaga ahli. Namun, Ketua RW 17 mengaku tidak sependapat dengan kehadiran sosok tersebut karena merasa mampu melaksanakan pekerjaan drainase secara mandiri.


Narasumber juga menyatakan bahwa Jon Sagala bukan konsultan yang bertugas menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis. Pihak konsultan yang menangani pekerjaan tersebut disebut merupakan orang lain.


Ketua RW Sebut Jon Sagala Minta Rp50 Juta


Persoalan semakin menjadi sorotan setelah Ketua RW 17 menerangkan bahwa, setelah pencairan dana tahap awal, Jon Sagala meminta uang sekitar Rp50 juta.


“Setelah menerima uang dari saya, Jon Sagala tidak pernah muncul di lokasi dan menghubungi saya juga tidak,” demikian keterangan Ketua RW 17 dalam wawancara dengan wartawan.


Ketua RW 17 turut mengeluhkan kinerja pekerja yang didatangkan. Menurut keterangannya, para pekerja terlihat kurang serius dan lebih banyak bermain telepon genggam.


Keterangan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penggunaan dana sekitar Rp50 juta, tanggung jawab Jon Sagala setelah menerima uang, serta pihak yang mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Bukti transaksi, penggunaan anggaran, dan pembayaran tenaga kerja maupun material perlu diperiksa untuk memastikan aliran dana tersebut.


Kelurahan Harus Menjelaskan Mekanisme Pengarahan


Papan informasi proyek mencantumkan Kelompok Masyarakat RW 17 sebagai pelaksana pembangunan U-Ditch ukuran 40 × 40 dengan masa pengerjaan 30 hari kalender.


Karena itu, Kelurahan Sukamaju perlu menjelaskan dasar penyebutan Jon Sagala sebagai pendamping dan tenaga ahli, siapa yang merekomendasikannya, serta apakah terdapat penugasan atau kewenangan resmi. Kelurahan juga perlu menerangkan bagaimana pengawasan dilakukan agar pelaksanaan Dana RW berjalan transparan dan sesuai ketentuan.


Hal lain yang perlu diperiksa ialah apakah kelompok masyarakat benar-benar menjalankan pekerjaan utama sesuai mekanisme Swakelola Tipe IV atau terdapat pihak lain yang mengambil alih pelaksanaan pekerjaan.


Dugaan pengondisian ini tidak boleh berhenti pada keterangan sepihak. Klarifikasi Kelurahan Sukamaju, Jon Sagala, konsultan yang sebenarnya, dan Kelompok Masyarakat RW 17 diperlukan untuk menguji keterangan narasumber serta memastikan tanggung jawab masing-masing pihak.


Penggunaan APBD Kota Depok menuntut keterbukaan. Publik berhak mengetahui dasar pengarahan pendamping, mekanisme pengelolaan dana, dan pihak yang bertanggung jawab atas hasil pekerjaan. Hingga klarifikasi dan pemeriksaan dokumen diperoleh, dugaan pengondisian tersebut belum dapat dinyatakan terbukti.

Reporter Kabiro Depok 

Red investigator-news.id

Terimakasih sudah membaca website kami 

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama