GERAKAN MASYARAKAT SIPIL BOGOR BERSATU (PETISI 26)



Tentang: Krisis Penegakan Hukum, Penyelewengan Prosedur Proyek, dan Lemahnya Pengawasan di Wilayah Kabupaten Bogor


Investigato-news.id BOGOR // Menyoroti karut-marut tata kelola pemerintahan dan mandulnya fungsi kontrol di Kabupaten Bogor, kami dari Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu (Petisi 26) menyampaikan keprihatinan sekaligus kecaman keras atas lemahnya penegakan hukum terhadap rentetan penyelewengan kebijakan dan prosedur proyek yang terjadi di wilayah ini.


Ketua Petisi 26, Rizwan Riswanto, menegaskan bahwa Kabupaten Bogor saat ini sedang mengalami krisis pengawasan yang akut, yang berdampak langsung pada kegagalan realisasi berbagai kegiatan pembangunan untuk masyarakat.


Berikut adalah poin-poin tuntutan dan pernyataan sikap tegas dari Ketua Petisi 26, Rizwan Riswanto:


1. Penegakan Hukum yang Tebang Pilih dan Melempem.


"Kami melihat penegakan hukum di Kabupaten Bogor terkesan lamban dan tidak bernyali dalam menyentuh aktor-aktor intelektual di balik penyelewengan kebijakan anggaran dan prosedur proyek.


 Praktik penyelewengan yang dibiarkan tanpa tindakan hukum yang tegas berpotensi menyuburkan iklim korupsi yang sistemik di tubuh pemerintahan


2. Bobroknya Prosedur Proyek dan Dampak Nyata pada Masyarakat


"Penyelewengan prosedur proyek dan pembiaran maladministrasi bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi, melainkan kejahatan terhadap hak-hak publik.


 Akibat prosedur yang ditabrak dan kongkalikong dalam pengadaan, banyak pelaksanaan kegiatan di lapangan yang mangkrak, asal-asalan, bahkan merugikan daerah. Imbas buruk ini sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat Kabupaten Bogor."


3. Matinya Fungsi Pengawasan Legislatif (DPRD)


"Masyarakat Kabupaten Bogor hari ini telah kehilangan kepercayaan terhadap fungsi pengawasan legislatif.


 Kami ingatkan kepada DPRD Kabupaten Bogor, tugas Anda adalah mengawasi program dan memastikan transparansi anggaran secara saksama di lapangan, bukan sekadar terjebak pada formalitas rapat internal atau pengawasan ke dalam yang tidak berdampak bagi hajat hidup rakyat banyak."


4. Desakan Aksi Nyata untuk APH dan Pemerintah Daerah


"Melalui gerakan ini, Petisi 26 mendesak aparat penegak hukum—baik Kejaksaan Negeri maupun KPK—untuk tidak ragu membongkar mafioso proyek dan penyelewengan kebijakan di Kabupaten Bogor.


Kami juga meminta Pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera berbenah, melakukan evaluasi total secara transparan, serta memberhentikan pejabat-pejabat yang terbukti bermain-main dengan prosedur."


Penutup / Menegaskan Komitmen Gerakan:

"Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu (Petisi 26) tidak akan tinggal diam.


Kami akan terus menggalang dukungan jutaan tanda tangan rakyat dan turun ke jalan demi menuntut Bogor yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika pengawasan internal pemerintah daerah sudah mandul, maka biar rakyat sendiri yang menjadi pengawas tertinggi di Kabupaten Bogor!"

Taem

Red investgator-news.id

Terimakasih sudah membaca website kami 


Post a Comment

Lebih baru Lebih lama